Menteri Kelautan dan Perikanan Berbagi Visi di IPB

Ditulis oleh wongbagoes [Blogger IPB] · November 10, 2009

Fadel MuhammadMenteri Kelautan dan Perikanan Dr.Ir. Fadel Muhammad untuk pertama kalinya tampil di publik yakni dalam Seminar Nasional Perikanan Tangkap III di IPB International Convention Center (9/11). Dalam acara yang digelar atas kerjasama antara Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perairan IPB dengan Forum Komunikasi Kemitraan Perikanan Tangkap, mantan Gubernur Gorontalo ini menyampaikan apa yang ia lihat dan rasakan saat baru menjabat sebagai Menteri DKP.

“Ruang lingkupnya begitu luas, status perikanan dan kelautan adalah sub sektor daripada sumberdaya alam. Ketika pertama kali menjadi menteri, hal pertama yang saya urus adalah mengeluarkan perikanan dan kelautan menjadi sektor yang baru. Perlu sampai beberapa hari sampai saya harus angkat hal ini ke Wakil Presiden, baru disetujui,” ujarnya.

Sektor ini mencakup aspek yang sangat luas, ada perikanan, wisata bahari, transportasi laut, industri kelautan, wisata bahari, tambang bawah laut, dan lain lain.

Tiga pilar dalam pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dilakukan ke depan yakni, national ocean policy (payung hukum dan arah kebijakan perikanan dan kelautan), road map ocean resource dan tata kelola yang baik untuk kelautan (ocean government). Dalam menyusun tiga pilar tersebut Dr. Fadel menggandeng lima orang Profesor yang diketuai oleh Prof. Tridoyo Kusumastanto dari IPB.

“Bulan depan setelah rapat dari Copenhagen, tiga pilar ini akan diajukan ke Presiden. Kita harus menempatkan diri kita bagaimana sistem ekonomi agar fokus bicara bagaimana ekonomi itu ada kaitan dengan perikanan tangkap yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Program saya adalah agar komunitas di sekitar saya sejahtera dan pendapatan naik, jika tidak berarti gagal. Waktu jadi gubernur hanya 3 saja program yang saya kembangkan yakni pertanian jagung, perbaikan SDM, dan kelautan perikanan,” tambahnya.

Menurutnya kita harus fokus. Bicara perikanan tangkap satu fungsi yang harus diutamakan adalah armada kapal, pelabuhan, SDM, dan jejaring pasar.  Jejaring Indonesia masih belum kuat dan jelas-jelas masih kalah bargaining dengan negara lain. Selama ini ada peraturan dari level menteri dan dirjen yang hasil dan penerapannya masih kaku.

Posted by wongbagoes. Tulisan lainnya...

Comments

Comments are closed.